Perkuat Sinergi Pembangunan Desa, DPMD Kabupaten Lumajang Terima Kunjungan Penjajakan MoA dari ITB Widya Gama

LUMAJANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang menerima kunjungan strategis dari jajaran pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Widya Gama Lumajang pada Rabu (10/6/2026). Pertemuan terbatas yang berlangsung di ruang kerja DPMD ini menjadi langkah awal koordinasi teknis guna membahas penjajakan penyusunan Memorandum of Agreement (MoA) kerja sama antarkedua belah pihak.

Hadir langsung dalam pertemuan tersebut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama ITB Widya Gama Lumajang, Dr. Moh. Hudi Setyobakti, S.E., M.M., bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITB Widya Gama Lumajang, Dr. Retno Cahyaningati, S.E., M.Akun. Rombongan akademisi tersebut diterima secara resmi oleh Sekretaris DPMD Kabupaten Lumajang, Dadang Arifin, SSTP, M.AP, yang bertindak mewakili Kepala DPMD Kabupaten Lumajang, Bayu Ruswantoro, SSTP, untuk memimpin jalannya koordinasi awal.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut konkret dari nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang telah terjalin sebelumnya dalam rangka mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi. Fokus pembahasan dalam pertemuan terbatas ini diarahkan pada penyelarasan program kolaboratif, mulai dari pemantapan program magang mahasiswa, kehadiran narasumber praktisi dari birokrasi, hingga riset terapan yang mampu memecahkan masalah mendasar di tingkat perdesaan.

Pihak DPMD Lumajang menyambut baik inisiasi ini dan menegaskan bahwa ruang kolaborasi dengan dunia kampus sangat linier dengan mandat Peraturan Bupati Lumajang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi DPMD. Kehadiran disiplin ilmu ekonomi, bisnis, manajemen, akuntansi, dan teknologi informasi dari ITB Widya Gama dinilai akan menjadi akselerator penting bagi kinerja dinas. Utamanya dalam mendukung penguatan manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), digitalisasi administrasi pemerintahan desa, serta pendampingan program pembangunan kawasan perdesaan secara berkelanjutan.

Lebih jauh, sinergi ini diharapkan tidak sekadar menjadi kerja sama administratif, melainkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian target makro daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2025–2029. Melalui konsep collaborative governance, integrasi antara keahlian akademis kampus dan fungsi eksekusi DPMD diproyeksikan dapat mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan berbasis desa, mengungkit pertumbuhan ekonomi lokal, dan mewujudkan tata kelola desa yang mandiri serta inklusif di Kabupaten Lumajang.

Pertemuan normatif dan produktif ini diakhiri dengan kesepakatan untuk menyusun draf klausul MoA yang lebih detail, yang nantinya akan ditandatangani oleh kedua institusi sebagai payung hukum operasional bagi berbagai program pengabdian masyarakat di lapangan. (Skr_DPMD)